ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Pada Masa Sidang I Tahun 2024, kegiatan reses menjadi momen bagi Andi Satya Adi Saputra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Reses kali ini digelar di beberapa titik di Kota Samarinda, dan Andi Satya menemukan dua isu utama yang menjadi keluhan warga, yakni sektor pendidikan dan kesehatan.

Sejak awal menjabat, Andi Satya menegaskan bahwa kedua sektor ini selalu menjadi prioritasnya. Selama reses, banyak warga yang mengeluhkan masalah penerimaan siswa di sekolah-sekolah sekitar mereka, terutama terkait dengan penerapan sistem zonasi yang meskipun bertujuan untuk mengatasi ketimpangan jumlah siswa, namun ternyata masih menyisakan banyak masalah di lapangan.

“Zonasi ini ternyata masih banyak masalah dalam pelaksanaannya. Eksekusi di lapangan masih menghadapi kendala,” ungkap Andi Satya dengan nada prihatin.

Ia menceritakan bagaimana beberapa anak di wilayah tertentu justru terpaksa berpindah sekolah jauh dari rumah mereka karena tidak diterima di sekolah terdekat. Hal ini, menurutnya, menambah beban bagi keluarga dan anak-anak yang harus mengeluarkan biaya tambahan dan waktu lebih untuk perjalanan sekolah.

Namun, keluhan tentang sektor pendidikan bukan satu-satunya yang muncul. Masalah dalam sektor kesehatan juga menjadi topik hangat dalam pertemuan tersebut. Warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait kesulitan mengakses layanan kesehatan yang memadai, terutama bagi mereka yang tergolong kurang mampu.

Biaya pengobatan yang tinggi, ditambah dengan keterbatasan pendanaan dari BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), menjadi tantangan besar bagi banyak keluarga.

“Masih banyak warga yang tidak mampu dan hanya mengandalkan Kartu Indonesia Sehat. Bahkan ada yang BPJS-nya tidak aktif, terutama keluarga besar yang hanya mampu membayar iuran Rp 43.000 per bulan,” jelas Andi Satya.

Ia menggambarkan bagaimana banyak keluarga dengan anggota yang cukup banyak terpaksa menanggung beban besar, sementara iuran BPJS yang dibayarkan tidak mencukupi untuk semua kebutuhan medis.

Mendengar keluhan-keluhan tersebut, Andi Satya merasa tergerak untuk memperjuangkan solusi yang lebih baik. Baginya, sektor pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang harus dipenuhi untuk setiap warga, terutama di Kalimantan Timur. Ia berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat ini agar bisa terwujud perbaikan yang signifikan.

“Saya akan terus memperjuangkan agar masalah ini bisa segera teratasi, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Masyarakat kita berhak mendapatkan layanan yang lebih baik,” ujar Andi Satya penuh tekad.

Dengan komitmen tersebut, ia berharap dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kaltim, memastikan pendidikan dan kesehatan yang layak bagi semua. (Fai/Adv/DPRDKaltim)